cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suwari Akhmaddhian
Contact Email
suwari_akhmad@uniku.ac.id
Phone
+62232-8900796
Journal Mail Official
logika@uniku.ac.id
Editorial Address
Jalan Cut Nyak Dhien No.36A Cijoho Kuningan, Jawa Barat
Location
Kab. kuningan,
Jawa barat
INDONESIA
Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan
Published by Universitas Kuningan
ISSN : 2085997X     EISSN : 27154505     DOI : https://doi.org/10.25134/logika.v11i02
Core Subject : Humanities, Education, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Logika adalah jurnal kajian multidispilin (Journal of Multidisciplinary Studies) yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk menyediakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah bagi peneliti, mahasiswa dan dosen dilingkungan Universitas Kuningan maupun dari luar Universitas Kuningan yang mempunyai komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fokus dan Ruang Lingkup jurnal ini adalah Kajian yang bersifat Multidisipliner seperti : Administrasi Bisnis, Administrasi Publik; Akuntansi; Farmasi; Hukum; Kehutanan; Kesehatan; Lingkungan; Manajemen; Pendidikan; Teknollogi Informasi; dan ilmu lainnya..
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 01 (2020)" : 7 Documents clear
Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara pada Kawasan Hutan di Kalimantan Timur Hilda Ainy Apriliany
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4836.127 KB) | DOI: 10.25134/logika.v11i01.2535

Abstract

The purpose of this research is how do the laws and regulations governing coal mining reclamation obligations conform to the principles of forest protection? And how the implementation of the legislation regarding the reclamation of coal mines in the forest area in East Kalimantan. The research method used is normative juridical. The results of the study are that the implementation of the laws and regulations concerning the reclamation of coal mines in the forest area in East Kalimantan is not good. This is due to the choice of reclamation obligations that have consequences for forest loss. The East Kalimantan Provincial Government has not made efforts to improve regulations, including weak supervision of coal mining companies. The practice of reclamation as an obligation is not carried out properly and occurs in almost all districts / cities that have coal mining areas in the forest area.Keywords: mining reclamation; ForestAbstrakTujuan penelitian yaitu bagaimana pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban reklamasi pertambangan batubara memiliki kesesuaian dengan prinsip perlindungan hutan? Dan bagaimana implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tambang batubara di area kawasan hutan di Kalimantan Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative. Hasil penelitian adalah implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tam- bang batubara di area kawasan hutan di Kaltim tidak baik. Hal ini disebabkan adanya pilihan- pilihan kewajiban reklamasi yang berkonsekuensi hilangnya hutan. Pemerintah Provinsi Kaltim tidak melakukan upaya-upaya perbaikan aturan termasuk lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara. Praktik reklamasi sebagai kewajiban tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan terjadi di hampir semua kabupaten/kota yang memiliki area pertambangan batubara di kawasan hutan.Kata Kunci : reklamasi pertambangan; kawasan hutan
Hakikat dan Fungsi Negara: Telaah atas Persoalan Kebangsaan di Indonesia Junaedi Junaedi; Agus Dimiyati
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.341 KB) | DOI: 10.25134/logika.v11i01.2717

Abstract

The nationality issue arises, one after another, such as the disintegarsi nation, terrorism, KKN until the problem of law enforcement. All this arises when the people no longer have a sense of trust (crisis of trust) in the authorities. If this problem is not handled optimally and continuously to find the root of the problem, the State will not rule out chaos. Therefore, the function of the State must be pursued, carried out and realized to build people's lives based on the 1945 Constitution as its constitutional foundation, and Pancasila as the basis of its morality. Because the State is not private, family, group or any other association. But the State is a shared property that is built and fought together, so the functions of the State must also be built and fought together to build security, order, prosperity and justice in the social space of life as a society, nation and state.Keywords: The nature of the State, the function of the State and nationality AbstrakPersoalan kebangsan timbul selih berganti, seperti disintegarsi bangsa, terorisme, KKN samapai kepersoalan penegakkan hukum. Semua ini muncul tatkala rakyat sudah tidak memiliki lagi rasa kepercayaan (krisis kepercayaan) pada penguasa. Bila persoalan ini tanpa ditangani secara optimal dan berkesinambungun untuk mencari akar permasalahannya, maka Negara tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekacuan. Oleh karena itu fungsi Negara harus diupayakan, dijalankan dan diwujudkan untuk membangun kehidupan rakyat yang berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan konsitusionalnya, dan Pancasila sebagai landasan moralitasnya. Karena Negara bukanlah milik pribadi, keluarga, golongan atau pun perkumpulan lainnya. Tetapi Negara adalah milik bersama yang dibangun dan diperjuangkan secara bersama-sama, maka fungsi Negara pun harus dibangun dan diperjuangkan bersama untuk membangun keamanan, ketertiban, kesejahteraan dan keadilan dalam ruang likup kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Kata Kunci : Hakikat Negara, fungsi Negara, dan kebangsaan.
Perubahan Fungsi Lahan Pertanian menjadi Perumahan dan Dampaknya terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Suwari Akhmaddhian; Idit Vikriandi
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.271 KB) | DOI: 10.25134/logika.v11i01.2557

Abstract

The purpose of this study was to determine the condition of agricultural land in Bantarujeg Subdistrict, Bantarujeg Sub-district prior to the housing development and the factors that caused the change in the function of agricultural land into housing in the Bantarujeg Sub-District. This research was conducted using descriptive-analytical method, with an empirical juridical approach. The results of the study revealed that the agricultural sector until 2018 was a reliable source of economic development in Majalengka Regency and the factors that resulted in the conversion of the function of agricultural land to non-agriculture were caused because of the demands for the development of the Majalengka Regency which had then been incorporated into the Regency RPJMD .Keywords: Change in Land Function, Environmental Law AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi lahan pertanian di Kecamatan Bantarujeg Kelurahan Bantarujeg sebelum adanya pembangunan perumahan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kelurahan Bantarujeg. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analistis, dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Sektor pertanian hingga tahun 2018 menjadi sumber perkembangan perekonomian yang mampu diandalkan di Kabupaten Majalengka dan faktor-faktor yang mengakibatkan pengalih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian itu di sebabkan karna adanya tuntutan pengembangan Kabupaten Majalengka yang kemudian sudah di masukkan ke dalam RPJMD Kabupaten.Kata kunci: Perubahan Fungsi Lahan, Hukum Lingkungan
Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat Aji Pratama
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (707.587 KB) | DOI: 10.25134/logika.v11i01.2419

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze how environmental pollution is carried out by the PT Pertamina Hulu Energi (PHE) factory based on Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management or not and Applying appropriate sanctions against PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Type of descriptive research analysis with normative juridical approach. The results of the study revealed that the disposal of industrial waste by PT Pertamina Hulu Energi (PHE) in Karawang resulted in contamination of water in the environment around the factory and the application of administrative and civil sanctions.Keywords: Environmental Pollution, Environmental law AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pencemaran lingkungan yang dilakukan pabrik PT Pertamina Hulu Energi (PHE) berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau tidak dan Penerapan sanksi yang tepat terhadap PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Jenis peneltian deskriptif anlisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pembuangan limbah industri yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Karawang yang mengakibatkan tercemarnya air yang berada di lingkungan sekitar pabrik dan penerapan sanksi berupa administratif dan keperdataan.Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan, Hukum Lingkungan
Analisis Hukum terhadap Prinsip Most Favoured Nations dalam Sengketa Dagang Impor Produk Besi Kana Kurnia; Teten Tendiyanto
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.392 KB) | DOI: 10.25134/logika.v11i01.3196

Abstract

The purpose of this research is to explore and analyze Indonesia's actions against Vietnam's exclusion based on the Most Favored Nation Principle; and analyze how the Most Favored Nation's principle should be reflected in the State of Vietnam. The research uses the normative legal research method by searching various sources of legal materials that are described descriptively. The results of the study show that Indonesian policies are inconsistent with Article 1.1 of GATT or not in accordance with MFN principles, and Vietnam can demand that Indonesia be treated equally and non-discriminatively.Keywords: GATT, Most Favoured Nations, Custom Union/Free Trade Area AbstrakPenelitian ini bertujuan yaitu untuk menggali dan menganalisis tindakan Indonesia terhadap pengecualian Vietnam berdasarkan Prinsip Most Favoured Nation; dan menganalisis bagaimana seharusnya pengeculian prinsip Most Favoured Nation terhadap Negara Vietnam. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan penelusuran berbagai sumber bahan hukum yang diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Indonesia inkonsisten terhadap Article 1.1 GATT atau tidak sesuai dengan prinsip MFN, dan Vietnam dapat menuntut kepada Indonesia untuk diperlakukan sama dan tidak diskriminatif.Kata Kunci: GATT, Most Favoured Nations, Custom Union/Free Trade Area
Penegakan Hukum terhadap Penangkapan Ikan secara Ilegal yang Melibatkan Negara Lain Merisa Nur Putri
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.182 KB) | DOI: 10.25134/logika.v11i01.2418

Abstract

The purpose of this study is to study the juridical discussion about fish theft carried out in other countries in Indonesia, the impact of fish safety in Indonesia and the penalties received by fish theft in Indonesia. Type of descriptive research analysis by discussing juridical normative. The results of the study revealed the facts before improvements in various fields of government were not confirmed in court preparations. The impact of illegal fishing is Damaging the Preservation of Fish in the Indonesian Sea, Harming the National Economy, Environmental Damage, Illegal Fisheries Violating Indonesian Sovereignty. Related to Sanctions Against Foreign Fishing Vessels is the application of Criminal Penalties for Fisheries, and Drowning of Foreign Fish Ships conducting Illegal Fishing at ZEEI. In conclusion now law enforcement against illegal fishing has begun in the follow-up by the Indonesian government by converting Article 69 paragraph (4) of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries.Keywords: Law enforcement , Illegal Fisshing AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis mengenai pencurian ikan yang dilakukan negeri lain di Indonesia, dampak yang ditimbulkan dari adanya pencurian ikan di Indonesia dan sanksi yang akan diterima oleh pencurian ikan di Indonesia. Jenis peneltian deskriptif anlisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa sebelum adanya perbaikan diberbagai bidang kelautan pemerintah tidak tegas dalam memproses pelaku pelanggaran. Dampak dari ilegal fishing adalah Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia, Merugikan Ekonomi Negara, Kerusakan Lingkungan, Illegal Fishing Melanggar Kedaulatan Indonesia. Adapun Sanksi Terhadap Kapal Ikan Asing yaitu penerapan  Hukuman Pidana Perikanan, dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang melakukan Illegal Fishing di ZEEI. Kesimpulannya sekarang penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing sudah mulai di tindak tegas oleh pemerintah Indonesia dengan menjalankan fungsi Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.Kata kunci: Penegakan Hukum, Illegal Fisshing
Penerapan Hukum dalam Pemberian Izin Pengelolaan Usaha Pertambangan Batu Bara di Kalimantan Apip Syaripudin
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (822.573 KB) | DOI: 10.25134/logika.v11i01.2462

Abstract

The government as a representation of the state, both central and regional, has an involvement in the management of natural resource products, including mining products, namely in terms of regulation (regulation), exploitation (care) and supervision. The purpose of this study was to determine the arrangements related to licensing in the management of coal businesses in South Kalimantan and post-mining reclamation studies of coal in South Kalimantan. This type of research is a descriptive analysis research with normative juridical approach. The results showed that the system and mechanism regarding the application for mining business licenses were still carried out in accordance with the provisions of Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining as well as implementing regulations namely Government Regulation Number 23 of 2010 concerning Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. And reclamation carried out on ex-mining land in South Kalimantan Province is considered less effectiveKeywords: Application of Law, Mine. Coal AbstrakPemerintah sebagai representasi negara, baik pusat maupun daerah memiliki keterlibatan dalam pengelolaan hasil sumber daya alam, termasuk didalamnya hasil pertambangan yaitu dalam hal pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terkait pemberian ijin dalam pengelolaan usaha batu bara di Kalimantan Selatan dan kajian reklamasi pasca tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sistem dan mekanisme mengenai permohonan izin usaha pertambangan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan Undanng-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta reklamasi yang dilakukan di lahan bekas tambang di Provinsi Kalimantan Selatan dinilai kurang efektif.Kata kunci: Penerapan Hukum, Tambang. Batu Bara

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 02 (2023) Vol 14, No 01 (2023) Vol 13, No 02 (2022) Vol 13, No 01 (2022) Vol 12, No 02 (2021) Vol 12, No 01 (2021) Vol 11, No 02 (2020) Vol 11, No 01 (2020) Vol 10, No 02 (2019) Vol 10, No 01 (2019) Vol 9, No 02 (2018) Vol 9, No 01 (2018) More Issue